INDONET7.COM JAKARTA – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengadakan MUNAS IV KNTI 2022 yang digelar di Gedung SMESCO Tower, Jakarta Selatan, Selasa (19/7/2022).
Munas IV ini akan di gelar di Jakarta Dan Sentul Bogor, 19 sd 21 Juli 2022 nanti, di awali dengan Proses Pembukaan Munas IV, Penandatanganan MOU (Kolaborasi Memajukan Perlindungan Nelayan Tradisional Indonesia), Penyerahan Simbolis Kartu KUSUKA (Kepada Anggota KNTI oleh Menteri KKP), Rembug Nelayan Nasional Bersama Pemangku Kebijakan (“Aksi Kolaboratif Pemenuhan Hak Nelayan Tradisional Menuju Indonesia Yang Mandiri, Adil, Makmur dan Lestari.)
Syukur Hariyanto, SIP, Ketua KNTI Provinsi Riau, mewakili Kepri pulau Bintan, Lingga, mengatakan pada intinya pada acara rembug nelayan nasional ini kita menyampaikan isu isu kedaerahan yang penting untuk ditangani segera karena kedaerahan khususnya di provinsi kepulauan riau itu sangat jauh dari akses komunikasi atau transportasi sehingga akses untuk menyelesaikan masalah itu sangat minim sekali karena daerah kepulauan, “terangnya kepada awak media usai acara Rembug Nelayan Nasional di Gedung Smesco Jakarta lantai 4, pada Selasa, 19 Juli 2022.
“Menurut Hariyanto selain acara rembug ini juga kami ingin menyampaikan isu isu penting terkait BBM bersubsidi, karena di lingga itu harganya bisa mencapai Rp. 8.500 dan tidak ketemu SPDN, belinya eceran per botol. Bahkan ini sudah menjadi tradisi nelayan tradisional di lingga dan mereka sudah tidak peduli lagi dengan SDPN tapi kan yang dirugikan nelayan tradisional, “ungkapnya.
” Menjelang Munas ini kami berharap peran pemerintah pusat segera turun ke daerah-daerah dan kami sangat berharap kopmaswas yang ada di kepri di SK Kan oleh menteri bukan SK Gubernur. biar ada tugas yang jelas. Karena tugas dari kopmaswas ini adalah untuk mengawasi apa yang terjadi di laut. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dilaut. “Mereka dilatih Bagaimana membuat laporan, dilatih Bagaimana mewawancarai, dilatih Bagaimana menangani permasalahan yang ada di lapangan tapi bukan memenjarakan orang atau memvonisnya, ” tegasnya.
Lebih lanjut ia berharap yang turun adalah SK KKP Menteri, sebab kalau SK menteri jelas aturan turunannya, dibandingkan SK Gubernur yang mana beberapa waktu selalu berganti dan ini terlalu politis. biar hal ini jelas bagi kawan kawan kopwasnas yang ada di daerah, baik yang ada di senayang, gunung kijang, dibintan, di lingga, di Singkep serta di anambas, “tuturnya.
Bahkan menurut nya lebih baik kita ke Jakarta dibandingkan ke Anambas yang perjalanannya saja butuh waktu hingga delapan jam. Oleh karena itu dia berharap agar lebih diprioritaskan karena hal tersebut.
Untuk itu di Munas IV ini dari KNTI memastikan Bagaimana kartu KUSUKA menjadi produk unggulan KNTI untuk di semua daerah. kami bisa mencetak itu bisa menginput itu maka untuk menjadi produk unggulan KNTI dari organisasi organisasi lainnya nanti.
Terkait dengan penyaluran BBM bagi nelayan, ia menyerukan percepatan proses pengurusan dan penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) bagi nelayan kecil agar memudahkan mereka mengakses BBM.
“Kartu KUSUKA adalah menjadi salah satu syarat bagaimana kedepan untuk mendapatkan BBM bersubsidi, untuk mendapatkan layanan jaminan kecelakaan, Kepri salah satu provinsi yang menjadi percontohan dari enam provinsi yang di MOU kan bersama KSPI tadi. Jadi produk unggulan kami untuk membantu para nelayan nanti adalah kartu KUSUKA dengan mengkongkritkan hasil Munas IV kedepannya, “tuturnya.
“Kembali lagi saya mintakan ke KSP serta kementerian kementerian terkait agar bagaimana solusinya beri waktu kepada nelayan nelayan kecil agar dipisahkan dengan nelayan nelayan besar, bagaimana untuk membuat aturan semisal hari Senin mulai jam 7 Pagi sd jam 1 Siang beri kesempatan untuk nelayan kecil diberi ruang untuk mengambil minyak. Dan kapal besar 5 sd 10 jam 1 Siang sampai sore, karena kenyataannya selama ini nelayan nelayan kecil datang sudah habis. Contohnya Kita isi 30liter, sedangkan nelayan besar isi 400liter. Dan hal ini sudah kami bahas dan ditandatangani di komisi dua DPRD kabupaten Bintan dan muncul surat kesepakatan kami untuk ditindak tegas oknum oknum penyalur yang main main dengan BBM bersubsidi ini. Dan kami dari KNTI terlibat penuh bersama instansi terkait dalam pelayanan pelayanan masalah nelayan khususnya BBM bersubsidi, “jelasnya.
Heriyanto berharap di Munas IV ini dapat tercipta kesejahteraan nasional melalui program program unggulan kementerian yang memang tepat sasaran seperti selain kartu KUSUKA, BBM bersubsidi, koperasi dan bantuan bantuan yang tepat sasaran. Jangan sampai nelayan nelayan tradisional tidak mendapatkan bantuan bantuan tersebut karena bantuan bantuan tersebut sudah di request atau sudah ditentukan. Semoga apa yang menjadi pembahasan di Munas nanti terealisasi ke nelayan nelayan tradisional,”pungkas Heriyanto.
(My)